1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 5)
3), 4), dan 5)
Jawaban:
1,2,dan 4
Penjelasan:
Berikut ini isi agenda reformasi 1988
- Adili Soeharto dan pengikutnya
Selama Soeharto memimpin, kondisi perekonomian di Indonesia karut-marut, terutama setelah mengalami krisis moneter tahun 1998.
Akibatnya, para mahasiswa melakukan gerakan untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya.
Mereka menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia dan salah satu agendanya adalah mengadili Soeharto dan para kroninya.
Hal ini dilakukan karena selama 32 tahun Soeharto memimpin, marak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah Indonesia.
- Amendemen UUD 1945
Isi agenda reformasi yang selanjutnya adalah melakukan amendemen atau perubahan terhadap UUD 1945.
Sewaktu Soeharto berkuasa, tidak ada hukum yang diterapkan untuk membatasi jabatan atas presiden atau menteri.
Oleh sebab itu, Soeharto bisa dibilang dapat memimpin selama yang ia mau.
Apabila amendemen UUD 1945 tidak dilakukan, maka pemimpin selanjutnya juga dapat melakukan hal yang sama.
- Otonomi daerah seluas-luasnya
Pada masa Orde Baru, Soeharto hanya melakukan pengembangan di satu titik saja, yaitu di Pulau Jawa.Maka dari itu, pada era Reformasi, diharapkan dapat membuka jalan bagi otonomi daerah.
Dengan melebarkan otonomi daerah, diharapkan setiap wilayah dapat mengembangkan daerahnya sendiri.
- Hapus dwifungsi ABRI
Sebelum menjadi Presiden Indonesia, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Setelah ia memimpin Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi keamanan dan sosial politik.
Dwifungsi menyebutkan bahwa ABRI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Adanya dwifungsi menimbulkan permasalahan pada masa Orde Baru. Pasalnya, dapat dikatakan bahwa ABRI menjadi sebuah kekuatan besar yang tidak memihak rakyat sipil.
Oleh sebab itu, pada era Reformasi, rakyat meminta dwifungsi ABRI dihapuskan.
- Hapus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Pada masa kepemimpinan Soeharto, terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) secara masif, yang menyebabkan Indonesia tidak lagi mampu berjalan sesuai dengan harapan bangsa.
Oleh sebab itu, rakyat Indonesia menuntut agar KKN dihapuskan guna menciptakan pemerintahan yang bersih.
Tegakkan supremasi hukum
Pada era Orde Baru, hukum dibuat hanya untuk menghukum rakyat, sementara para pejabat tinggi dapat berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri.
Hal ini tentu merugikan rakyat Indonesia. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi.
Oleh karena itu, pada era Reformasi, rakyat menuntut hukum bisa ditegakkan lebih tegas guna mengatur siapa saja, termasuk para pejabat negara.
1 2 3. maaf kalau salah heee
